Slider

GALERI

News

BUDAYA DAN WISATA

KULINER

TIPS

INFO

GALERI

» » Manuver Novanto: Disebut di e-KTP, Percepat Hak Angket KPK

Baturaja Radio - Setya Novanto kembali bermanuver. Mengawali pidato pembukaan masa sidang Dewan V tahun 2016-2017, Novanto menyoroti agar pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang telah disepakati DPR pada sidang paripurna sebelumnya ditindaklanjuti.

Dorongan Novanto agar pansus hak angket KPK dipercepat dianggap bernuansa politis. Novanto dinilai memiliki kepentingan terselubung di balik dorongannya itu.

"Novanto ini punya konflik kepentingan dengan pansus itu. Sebab, dia sebagai Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan. Di sisi lain konflik kepentingan terjadi karena Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Angket ini tidak bisa dilepaskan dari kasus penanganan e-KTP yang sedang dilakukan oleh KPK," kata pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/5) kemarin.
Memang ketika kasus dugaan korupsi proyek e-KTP mulai bergulir di persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Novanto yang paling digembar-gemborkan. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Novanto disebut berkongkalikong dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anas Urbaningrum, dan M Nazaruddin terkait bagi-bagi duit di lingkungan parlemen.

Namun, Novanto berulang kali membantah mentah-mentah isi surat dakwaan KPK. Ketika bersaksi dalam sidang pun, Novanto dengan tegas menyatakan tidak terlibat kasus itu.

Waktu bergulir dan KPK menjerat seorang anggota DPR bernama Miryam S Haryani yang diduga memberikan kesaksian palsu dalam sidang kasus e-KTP. Miryam yang awalnya mengaku ditekan penyidik KPK lalu mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Kasus Miryam pun berkembang hingga muncul bila yang menekan Miryam adalah rekan-rekannya di DPR. Senayan pun geger dan langsung mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK.

Hasilnya, Komisi III DPR tak puas dengan jawaban Agus Rahardjo Cs dan berencana mengajukan hak angket untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam. KPK bergeming lantaran materi itu adalah ranah penyidikan yang bersifat rahasia. Namun DPR ngotot dan terus mendorong hak angket itu hingga diketok di paripurna oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tak mengindahkan interupsi sejumlah anggota dewan.

Sejauh ini, lima fraksi DPR, yaitu PKS, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat, menyatakan tidak akan mengirimkan wakil di pansus sebagai wujud dari penolakan. Fraksi Gerindra dan Golkar, yang sebelumnya mengatakan tidak akan mengirim wakil, kini balik arah. Meski begitu, Novanto meminta pembentukan pansus segera ditindaklanjuti.

"Pada kesempatan ini, pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti," ujar Novanto.

Pernyataan Novanto itu pun memicu berbagai reaksi. KPK pun juga ikut angkat bicara dan menyerahkan hal itu kepada masyarakat.

"Publik akan mencatat dan menyimak ini. Bagi KPK juga kita akan lihat konsistensi dari fraksi-fraksi tersebut," ujar Kabiro Humas Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Meski dianggap berkepentingan, Partai Golkar membentengi Novanto. Partai Golkar menilai pernyataan Novanto merupakan hasil sidang paripurna sebelumnya.

"Pernyataan Ketua DPR Pak Setya Novanto sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari hasil sidang paripurna DPR yang sebelumnya telah memutuskan soal hak angket tersebut," kata anggota Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi, Kamis (18/5).

Ace menyebut Golkar memastikan tidak ada maksud tertentu dari Novanto, yang meminta fraksi-fraksi di DPR membentuk pansus angket KPK itu. Menurut Ace, semua berpulang pada keputusan fraksi masing-masing.

"Sebagai pimpinan DPR, Pak Setya Novanto tentu mengembalikan kepada pimpinan fraksi yang ada di DPR RI, apakah kebijakan DPR soal hak angket ini akan diteruskan atau tidak dengan mengirimkan para anggotanya dalam panitia angket tersebut," ucap Ace, yang merupakan anggota Komisi II DPR. (news.detik.com)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply