Keberadaan DPD RI Semakin Dikecilkan
Baturaja Radio - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ayi Hambali menyayangkan
adanya Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang memuat aturan pemilihan
DPD harus melalui Panitia Seleksi (Pansel). "Ini sangat tak layak dan
aneh. DPD kan sejajar dengan DPR dan Presiden masa dipilih melalui
Pansel," ujar Ayi kepada wartawan usai acara Peringatan Isra Miraj di
Pesantren Al Falah, Jln Cisitu-Kota Bandung.
Ayi khawatir, RUU tersebut dibuat karena ada target terselubung untuk
semakin mengecilkan DPD. Padahal, seharusnya kalau memang mau
menghapuskan DPD tinggal mengamandemen aturan yang ada. "DPD ini kan
harus dikuatkan perannya atau dihilangkan. Ini sepertinya akan
dikecilkan dulu jadi mudah menghilangkannya," katanya.
Selama ini, kata dia, banyak yang menilai Anggota DPD tak berkualitas. Padahal, 90 persen anggota DPD ity berkualitas. Masalahnya, ada di kewenangannya. Selama ini, anggota DPD tak diberi keleluasaan terutama terkait aturan tentang pusat dan daerah. "Kami hanya meminta diberi kewenangan yang berkaitan dengan kedaerahan saja, hanya itu," katanya, belum lama ini.
Dikatakan Ayi, DPD pun selama ini sudah bekerja produkti. Buktinya, sudah banyak melahirkan undang-undang. Selain itu, tahun ada 40 rancangan undang-undang usula dari DPD tapi tak di bahas oleh pemerintah.
"Undang-undang soal Pemerintahan Desa, itu usulan dari DPD. Tapi tak di sebut-sebut. Kami bekerja saja, tapi ketika seolah-olah akan diciderai kami makanya menjelaskan," katanya.(republika.co.id)
Selama ini, kata dia, banyak yang menilai Anggota DPD tak berkualitas. Padahal, 90 persen anggota DPD ity berkualitas. Masalahnya, ada di kewenangannya. Selama ini, anggota DPD tak diberi keleluasaan terutama terkait aturan tentang pusat dan daerah. "Kami hanya meminta diberi kewenangan yang berkaitan dengan kedaerahan saja, hanya itu," katanya, belum lama ini.
Dikatakan Ayi, DPD pun selama ini sudah bekerja produkti. Buktinya, sudah banyak melahirkan undang-undang. Selain itu, tahun ada 40 rancangan undang-undang usula dari DPD tapi tak di bahas oleh pemerintah.
"Undang-undang soal Pemerintahan Desa, itu usulan dari DPD. Tapi tak di sebut-sebut. Kami bekerja saja, tapi ketika seolah-olah akan diciderai kami makanya menjelaskan," katanya.(republika.co.id)
Tidak ada komentar