Soal TNI Berpoitik, PKS: Tugas Utamanya Menjaga Rakyat

Baturaja Radio - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengisyaratkan kemungkinan prajurit ikut berpolitik. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta TNI fokus saja menjaga pertahanan negara untuk menjamin keamanan masyarakat.

"Saya kira kita harus kembalikan TNI pada tupoksinya. TNI justru harus menjaga warga, jangan karena ada tarikan kepentingan-kepentingan," ungkap Jazuli kepada wartawan, Jumat (7/10/2016).

Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan ini menyatakan, belum waktunya TNI untuk kembali berpolitik. Apalagi mengingat pada rezim sebelumnya, keterlibatan TNI pada politik berdampak tidak baik.

"Kalau mungkin sih ya sebenernya mungkin aja. Tapi kita sudah pernah pengalaman di Republik ini, karena ketika TNI terlibat politik praktis, ada ketidakberesan. Karena dia tugas utamanya menjaga rakyat dan membela kedaulatan," kata Jazuli.

Ketika TNI dibebani dengan masalah urusan politik praktis, dikhawatirkan itu akan mengganggu tugas utamanya. Jazuli mengingatkan jika memang ingin terlibat politik, prajurit harus menunggu masa tugasnya berakhir atau mengundurkan diri.

"Kalau mereka mau terjun ke politik, sudah tidak aktif, kan terbuka. Seperti pak SBY, silahkan aja, tidak dilarang. Kenapa saat aktif dilarang? Itu supaya tidak conflict of interest. Contoh anda TNI, pilih a, TNI yang lain pilih b, pilih dukungan berbeda, apa yang terjadi?" sebutnya.

"Jauh lebih baik posisi tentara ya seperti sekarang ini. Nanti kalau sudah bagus demokrasinya, tingkat pendidikan masyarakatnya sudah bagus, ya bisa saja mungkin," imbuh Jazuli.

TNI pun dimintanya untuk fokus memperbaiki institusi. Termasuk pendekatan kepada masyarakat sesuai semboyan 'Bersama Rakyat, TNI Kuat'.

"Saat ini TNI harus lebih fokus mereformasi dirinya. Bagaimana bisa dekat dengan rakyat. Harus selalu dekat. Itu penting," ucap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja prajurit terlibat dalam politik. Kemungkinan TNI tidak netral saat pilkada menurutnya bisa terjadi saat situasinya sudah memungkinkan.

"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," beber Gatot, Selasa (4/10). (detik)