Hari raya dan peringatan Hari Aksara Hari Pamong Praja, di Indonesia

Baturaja Radio - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama BPOM mendapati obat kedaluwarsa dalam penggeledahan di 5 apotek Pasar Pramuka Jakarta pada Rabu (7/9) kemarin. Begitu juga sebelumnya di Banten, BPOM dan Mabes Polri mendapati gudang produksi obat palsu.

Maraknya peredaran obat kedaluwarsa dan palsu itu bukan kali ini saja terjadi. Mantan Menkokesra Agung Laksono yang membawahi salah satunya BPOM, menyebut pada saat dia menjabat sudah ada kasus serupa. Karena itu, Agung mendorong agar kewenangan BPOM diperkuat.

"Saya apresiasi tindakan melakukan penggeledahan, penangkapan pabrik-pabrik produksi obat palsu yang kalau beredar bisa fatal akibatnya bagi manusia. Tapi kalau begini terus-terusan, tetap akan muncul lagi," ucap Agung Laksono kepada detikcom, Kamis (8/9/2016).

"Yang dilakukan kemarin BPOM dan kepolisian sudah bagus, tapi sekarang ini perlu ada pembenahan. Fungsi pengawasan BPOM masih lemah, perlu diperkuat," lanjutnya.

Menurut Agung, BPOM perlu maksimal berfungsi sesuai namanya yaitu 'fungsi pengawasan', tidak lebih banyak mengurusi registrasi produk makanan atau obat. Di antara penguatan itu misal menghadirkan balai pengawas di tingkat kab/kota.

"Sekarang balai POM hanya sampai provinsi, tidak ada di kabupaten/kota sehingga kaki tangannya nggak bisa sampai ke bawah. Hanya mengawasi apotek, obat-obat di pasar, tapi sulit menjangkau unit pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, dll)," papar Agung.

"Kewenangan BPOM perlu diperluas," lanjut Ketua Dewan Pakar Golkar itu.

Dengan kewenangan luas itu, maka BPOM akan punya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengawasi peredaran obat palsu atau kedaluwarsa. Agung membandingkan BPOM Singapura yang sangat kuat dibandingkan Indonesia.

"Demi keselamatan nyawa manusia, kalau bisa BPOM di bawah Presiden seperti BNN dan BNP. Sehingga Presiden bisa langsung kontrol, termasuk untuk menghindari vaksin palsu, selain obat palsu," ucap mantan ketua DPR itu.(detik.com)