Begini Rencana Pengamanan Pilkada untuk Daerah Konflik

Baturaja Radio - Mabes Polri sudah menyiapkan rencana untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2017. Polri dalam hal ini melakukan pendataan daerah yang dianggap rawan terhadap konflik yang disebabkan Pilkada. Sementara, ada beberapa wilayah yang memiliki potensi dan rawan konflik seperti Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa saat ini Mabes Polri pada prinsifnya sedang melakukan pemetaan wilayah mana yang dianggap rawan. Dari 101 lokasi yang dipilih, Mabes Polri akan menerjunkan 1/3 kekuatan atau kurang lebih 125.000 personel. Selain itu, kepolisian juga akan didukung oleh kekuatan TNI, linmas, dan masyarakat yang kurang lebih berjumlah 175.000 orang.

"Tiga daerah ini mana saja berpotensi kerawanan akan kita netralisir terlebih dahulu. Sampai kita menghitung berapa kekuatan yang akan kita turunkan," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung DPD RI, Senin (19/09/2016).

Untuk pemilihan wilayah yang rawan konflik, kepolisian dalam hal ini menggunakan pola rayonisasi. Ketika di wilayah tertentu personil tidak mencukupi, kepolisian akan meminta bantuan personel di wilayah lain atau di tingkat atasnya.

"Jika pola sistem rayonisasi kurang, kita akan melakukan back up di Polda, dan ketika kurang akan dibackup oleh Polda tetangga. Kalau kurang lagi, akan diback up Mabes Polri sampai kita minta BKO TNI," ujar Tito.

Sedangkan untuk proses pencegahan, kepolisian juga melakukan pendekatan terhadap calon yang maju di Pilkada nanti. Pendekatan ini dilakukan agar para calon yang bertanding tidak melakukan hal-hal dapat menimbulkan konflik.

Sementara itu, dana untuk pengamanan pilkada ini menurut Tito akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang melaksankan pilkada. Dana menurutnya diambil dari hibah masing-masing daerah.

"Dananya sebanyak 920 miliar kita harapkan bisa dipenuhi oleh hibah, yang sudah terpenuhi baru 10 persen. sedangkan untuk Mabes Polri. Kita menggunakan dana konfidensi," ujar Tito.

Terkait pendanaan untuk pengamanan pilkada serentak, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyampaikan kepada daerah untuk segera menyiapkan dana. Menurutnya dana tersebut dana pengamanan penting untuk mensukseskan pilkada.
"Kemarin, rapat untuk kemungkinan ada pos yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita akan himbau daerah untuk membahas uang dengan kepolisian daerah," kata Tjahjo Kumolo. (detik )