Header Ads

Menteri Eko: Dana Desa Tahun 2016 Bisa Capai Rp 1 M Setiap Desa

Baturaja Radio - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa yang akan didapat setiap desa di Indonesia tahun ini bisa mencapai angka Rp 1 miliar. Untuk itu perlu pengelolaan dan pengawasan yang baik agar dana itu tepat guna.

Eko mengatakan, program dana desa memberikan kesempatan bagi pembangunan di desa. Total dana desa Tahun 2016 yang dikucurkan pemerintah pusat yakni Rp 46,9 triliun yang tersebar di 74.754 desa. Sehingga rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta. Hal tersebut belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

"Kemarin saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp 680 juta per desa. dari Provinsi dapat Rp 250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp 400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp 1 miliar," kata Eko dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (18/8/2016).

Eko melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi dengan baik. Untuk itu perlu ada badan yang bisa mengelola dana tersebut dengan baik agar tepat guna.

"Rp 1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMdes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa," ujarnya.

Selain itu, Eko juga berharap agar aktivitas ekonomi di desa dapat menjadi penopang ekonomi di perkotaan. Hal tersebut menurutnya, berlaku ketika desa berhasil menjadi pusat produksi.

"Masyarakat desa bisa mendirikan pabrik-pabrik untuk menopang ekonomi di kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Jadi kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita," paparnya.

Eko juga meminta kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran KUR dan pelatihan terkait BUMDes. "Tapi ini juga harus kerjasama dengan gubernur dan bupati. Karena jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri," ujarnya. (detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.